PENANGANAN ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA

Nomor
8
Jenis
Peraturan Daerah
Tahun
Status
Berlaku
Tanggal Penetapan
2019-12-27
Tanggal Pengundangan
2019-12-27
Penandatanganan
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Tempat Penetapan
SANGGAU
Abstrak

Dalam alenia ke-4 Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945 terdapat cita dan tujuan negara yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia …”. Tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-4 tersebut mencerminkan Indonesia merupakan sebuah negara yang menghormati hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negaranya tanpa adanya pengecualian, sekaligus menjadi arah atau tujuan dari seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam memberikan perlindungan bagi seluruh rakyatnya dilakukan dengan adanya jaminan kesehatan, dimana salah satunya diakomodir dalam jaminan atas Kesehatan Jiwa. Hal ini tidak terlepas adanya fakta bahwa terdapat ODGJ yang tentunya membutuhkan perhatian dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Beberapa peraturan yang menjadi landasan yuridis dalam penanganan ODGJ yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Pemasungan Pada Orang Dengan Gangguan Jiwa. Namun meskipun sudah terdapat berbagai regulasi sebagaimana diuraikan tersebut, kenyataan dalam praktek masih menunjukkan adanya perlakuan yang tidak manusiawi yang dialami oleh ODGJ seperti halnya yang terjadi di Kabupaten Sanggau.

Berdasarkan hal tersebut, maka kehadiran Peraturan Daerah tentang Penanganan ODGJ di Kabupaten Sanggau menjadi sangat urgen dalam rangka menghadirkan jaminan atas perlindungan hak asasi manusia khususnya dalam hal ini penanganan terhadap ODGJ.

Detail
Tidak ada
Preview Dokumen

12

Bagikan

© 2020 Pemerintah Kabupaten Sanggau. All rights reserved.