PENANGGULANGAN PENGEMIS, GELANDANGAN DAN ORANG TERLANTAR

Nomor
9
Jenis
Peraturan Daerah
Tahun
Status
Berlaku
Tanggal Penetapan
2019-12-27
Tanggal Pengundangan
2019-12-27
Penandatanganan
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Tempat Penetapan
SANGGAU
Abstrak

Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan dibentuknya pemerintahan negara Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (1) dan
ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa:

(1)  Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh Negara.

(2)  Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Mandat negara untuk memberikan perlindungan kepada fakir miskin, Orang Terlantar dan memberdayakan masyarakat yang lemah kepada kehidupan yang bermartabat, salah satunya ditujukan bagi Pengemis, Gelandangan dan Orang Terlantar (PGOT). Kehidupan PGOT tidak sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya penanggulangan.

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam Penanggulangan PGOT guna mencapai tujuan mencegah terjadinya PGOT, memberdayakan PGOT, mengembalikan PGOT dalam kehidupan yang bermartabat, dan menciptakan ketertiban umum. Penanggulangan PGOT dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:

a.    asas kemanusiaan, yaitu harus memperhatikan perlindungan, penghormatan hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional;

b.   asas non diskriminasi, yaitu harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras dan antar golongan;

c.    asas keadilan sosial, yaitu harus memberikan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;

d.     asas kesejahteraan, yaitu harus dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pengemis, gelandangan dan orang terlantar;

e.  asas kesetiakawanan, yaitu harus dilandasi kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang; dan

f.    asas pemberdayaan, yaitu harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Detail
Tidak ada
Preview Dokumen

8

Bagikan

© 2020 Pemerintah Kabupaten Sanggau. All rights reserved.