PERLINDUNGAN GURU

Nomor
10
Jenis
Peraturan Daerah
Tahun
Status
Berlaku
Tanggal Penetapan
2019-12-27
Tanggal Pengundangan
2019-12-27
Penandatanganan
Plt. Kepala Bagian Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Tempat Penetapan
SANGGAU
Abstrak

Amanah sekaligus cita mulia untuk memajukan dan mensejahterakan masyarakat Indonesia menjadi manusia yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam alenia ke-4 terdapat cita dan tujuan negara yaitu “… melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial … ”. Tujuan negara sebagaimana terdapat dalam alenia ke-4 tersebut menjadi arah atau tujuan dari seluruh pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Upaya untuk merealisasikan tujuan negara yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa dilepaskan dari upaya untuk memajukan dunia pendidikan sebagai sarana untuk mencetak insan
akademis yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia serta mempunyai kecerdasan intelektual dan kepekaan moral. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional tidak bisa dilepaskan dari Satuan Pendidikan, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sebagai unsur utama dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional.

Entitas Guru sebagai pendidik dalam menjalankan tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik anak-anak bangsa seharusnya mendapatkan perlindungan, namun pada tataran empirisnya perlindungan terhadap Guru tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Seringkali Guru menjadi objek kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau mendapat perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik. Pada sisi lain, Guru belum mendapatkan sepenuhnya hak-hak konstitusional yang seharusnya didapat setelah menjalankan kewajibannya dalam mengajar dan mendidik anak-anak bangsa.

Beberapa peraturan perundang-undangan yang selama ini menjadi payung hukum dalam Perlindungan Guru yaitu Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 40 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Keberadaan peraturan perundang-undangan tersebut ternyata dalam praktik tidak dapat dijalankan secara maksimal pada tingkat Daerah karena normanya masih bersifat abstrak sehingga menimbulkan multi tafsir dan memerlukan peraturan lebih lanjut dalam pelaksanaannya yaitu berupa pembentukan produk hukum daerah.

Kehadiran Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau tentang Perlindungan Guru menjadi suatu hal yang sangat urgen guna melaksanakan lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang mengatur Perlindungan Guru. Adapun tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini
adalah untuk:

a.   melindungi Guru dari perlakuan kekerasan atau ancaman kekerasan, intimidasi, perlakuan diskriminatif atau perlakuan lainnya yang merugikan peran dan fungsi Guru sebagai pendidik;

b.       mengembangkan peran dan fungsi Guru dalam melaksanakan system pendidikan nasional;

c.   membangun kesadaran bersama untuk melakukan perlindungan terhadap Guru dalam pemenuhan hak-haknya sebagai pendidik dan menjalankan kewajibannya dalam rangka mewujudkan tujuan Pendidikan nasional; dan

d.       mewujudkan masyarakat yang aman, tertib dan cerdas sehingga mempercepat tercapainya tujuan bernegara.

Detail


Preview Dokumen

16

Bagikan

© 2020 Pemerintah Kabupaten Sanggau. All rights reserved.