TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU

TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. Th. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU - JDIH Pemerintah Kabupaten Sanggau

Dokumen

Metadata

Perda

Berlaku

Judul
TARIF PELAYANAN KESEHATAN KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH M. TH. DJAMAN KABUPATEN SANGGAU
Nomor
7
Tahun
2018
Jenis
Peraturan Daerah
Total Dokumen
1 produk hukum
Bahasa
-
Tanggal Penetapan
17/Des/2018
Tanggal Pengundangan
17/Des/2018
Tempat
SANGGAU
Sumber
-
Penandatangan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Abstrak
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, mengatur pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya, sebagaimana yang termuat dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), yang menyatakan bahwa BLUD mengenakan Tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat, yang ditetapkan dalam bentuk Tarif yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana.<o:p></o:p> Prinsip keadilan, efisiensi dan kualitas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit menjadi sesuatu yang penting. Implikasinya adalah Rumah Sakit harus mampu dalam pengelolaan biaya secara komprehensif. Usaha untuk mencapai pelayanan kesehatan yang efisien bermutu di Rumah Sakit sangat berhubungan dengan kemampuan sumber daya manusia yang ada, mulai dari dokter, perawat, hingga para pegawai non medis termasuk para tenaga akuntansi dan keuangan. Informasi biaya menjadi hal yang penting, karena dengan adanya informasi ini pihak pimpinan akan dapat menilai kinerja setiap instalasi guna peningkatan kinerja di masa datang. Disamping itu informasi biaya, khususnya unit cost juga bisa dijadikan dasar dalam penetapan Tarif pelayanan di Rumah Sakit, karena apabila Rumah Sakit ingin menciptakan pembiayaan yang murah dan mutu yang baik, seharusnya Tarif yang ada harus bias mencerminkan realitas biaya yang terjadi, terutama Tarif untuk orang miskin yang harus lebih rendah dari biaya realitas sebagai konsekuensi dari misi sosial yang diemban Rumah Sakit. Oleh karena itu, atas dasar pertimbangan tersebut dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang- Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan dengan tegas bahwa besaran Tarif kelas III Rumah Sakit yang dikelola Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Kelas III Pada Rumah Sakit Umum Daerah M. Th. Djaman Kabupaten Sanggau.<o:p></o:p>