PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA - JDIH Pemerintah Kabupaten Sanggau

Dokumen

Metadata

Perda

Berlaku

Judul
PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
Nomor
3
Tahun
2018
Jenis
Peraturan Daerah
Total Dokumen
1 produk hukum
Bahasa
-
Tanggal Penetapan
24/Okt/2018
Tanggal Pengundangan
24/Okt/2018
Tempat
SANGGAU
Sumber
-
Penandatangan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Abstrak
Tujuan utama dari dikembangkannya Ekonomi Kreatif yakni untuk mengakui, menghargai, melindungi serta mengembangkan budaya dari perbedaan kondisi ekonomi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan riil dari suatu masyarakat dan lingkungan disekitarnya yang bertujuan untuk meningkatkan kondisi ekonomi masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan.<o:p></o:p>Pengembangan Ekonomi Kreatif tersebut didasarkan pada pengembangan akan potensi sumber daya manusia untuk mencapai kondisi ekonomi yang ideal dengan tetap memperhatikan nilai-nilai sosial, kemajuan budaya dan keberlanjutan lingkungan. Perbedaan kondisi ekonomi maupun perbedaan budaya yang dimiliki oleh komunitas sosial tertentu bukanlah menunjukkan bahwa suatu komunitas tersebut memiliki eksklusifitas dibandingkan dengan komunitas lainnya. Namun perbedaan ini harus dimaknai sebagai nilai positif dalam rangka perlindungan dan pengembangan usaha-usaha kreatif yang mampu menciptakan produk-produk baru yang bernilai ekonomis.<o:p></o:p>Landasan filosofis perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah Pancasila yang merupakan konstruksi pikir (ide) yang mengarahkan hukum kepada apa yang dicita-citakan. Pancasila berfungsi sebagai pilar dasar terwujudnya cita-cita sebuah masyarakat. Peradaban Indonesia dengan segala bentuk ragam dan corak yang menawarkan sesuatu yang berbeda dengan budaya negara-negara lain merupakan nilai luhur yang harus mendapat pengakuan, penghargaan dan perlindungan hukum. Nilai luhur ini merupakan dasar terbentuknya kreatifititas yang juga merupakan modal dasar terbentuknya Ekonomi Kreatif. Pancasila selaku sumber dari segala sumber hukum dan jiwa bangsa memuat nilai-nilai dasar dalam rangka pengakuan hak-hak masyarakat dalam mengembangkan Industri Kreatif.<o:p></o:p> Dalam rangka mewujudkan perlindungan dan pengembangan terhadap Ekonomi Kreatif tersebut, diperlukan adanya kerjasama antara pihak Pelaku Usaha Kreatif, masyarakat dan pemerintah, dimana dalam hal ini peran Pemerintah Daerah dilaksanakan dalam bentuk regulasi yang akan menjadi payung hukum terhadap penyelenggaraan perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah secara terintegrasi dan berkesinambungan. Atas dasar pemikiran tersebut, maka disusunlah Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.<o:p></o:p>