KEUANGAN DESA

Dokumen

Keterangan Tambahan

DICABUT OLEH PERDA NOMOR 4 TAHUN 2015

Metadata

Perda

Dicabut

Judul
KEUANGAN DESA
Nomor
6
Tahun
2007
Jenis
Peraturan Daerah
Total Dokumen
1 produk hukum
Bahasa
-
Tanggal Penetapan
24/Agu/2007
Tanggal Pengundangan
28/Agu/2007
Tempat
SANGGAU
Sumber
-
Penandatangan
Sekretaris Daerah Kabupasten Sanggau
Abstrak
<table class="NormalTable"><tbody><tr><td width="550">Desa sesuai dengan pengertian dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004</td></tr></tbody></table>tentang Pemerintahan Daerah adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai wewenang tertentu merupakan unit pemerintahan terdepan yang menyelenggarakan proses pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dasar kepada masyarakat. Sebagai unit pemerintahan terdepan tentu saja desa dituntut untuk dana memberikan kontribusi yang positif dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan republik Indonesia. Untuk memberikan kontribusi tersebut sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya pemerintahan desa harus memiliki sumber-sumber keuangan sendiri agar dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien. Dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya dalam bidang pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat dukungan alokasi dana desa dari pemerintah diharapkan dapat menjadi motivasi tersendiri bagi perangkat desa dan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi dan swadaya dalam setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan. Untuk melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan pada skala desa tersebut diperlukan pengaturan mengenai keuangan desa yang antara lain mengatur tentang kedudukan keuangan desa, sumber pendapatan desa dan tata cara pengelolaan keuangan desa.