PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU - JDIH Pemerintah Kabupaten Sanggau

Dokumen

Keterangan Tambahan

MERUBAH PERDA NOMOR 4 2012 KEMUDIAN DIUBAH LAGI DENGAN PERDA NOMOR 1 2019

Metadata

Perda

Diubah

Judul
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
Nomor
1
Tahun
2016
Jenis
Peraturan Daerah
Total Dokumen
1 produk hukum
Bahasa
-
Tanggal Penetapan
02/Feb/2016
Tanggal Pengundangan
02/Feb/2016
Tempat
SANGGAU
Sumber
-
Penandatangan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Abstrak
Dengan telah ditetapkanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah saat yang tepat untuk menyesuaikan Peraturan Daerah yang ada tentang retribusi daerah agar mengacu pada Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dari sektor Pendapatan Asli Daerah yang relatif penting guna membiayai pelaksanaan pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau kepada masyarakat dalam kerangka otonomi daerah, agar tercipta peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta dunia usaha, sekaligus memberikan iklim yang kondusif bagi perekonomian daerah.<o:p></o:p>Dengan diberlakukanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan Retribusi Perizinan tertentu dengan menganut prinsip pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang,prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum guna menjaga kelestarian lingkungan.<o:p></o:p>Pemungutan retribusi perizinan tertentu harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, baik terhadap substansi dan materi Peraturan Daerah sebagai implementasi kebijakan daerah di bidang pungutan daerah yang diatur di dalam Undang-Undang dimaksud, sehingga diharapkan pelaksanaan pemungutan dapat dilaksanakan secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki di wilayah Kabupaten Sanggau.<o:p></o:p>Dalam pemungutan Retribusi Perizinan tertentu Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau menggunakan dasar hukum peraturan Dasar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perizinan Tertentu. Khusus perhitungan izin mendirikan bangunan perhitungan menggunakan perkalian koefesien dalam pengenaan tarif retribusi, perhitungan yang digunakan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung, atas dasar inilah Pemerintah Daerah Kabupaten Sanggau di ubah.<o:p></o:p>

Produk Hukum Terkait

Perbup

Berlaku

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Nomor 12 · Tahun 2026

Perbup

Berlaku

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

Nomor 13 · Tahun 2026

Perda

Berlaku

PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN 2025-2029

Nomor 3 · Tahun 2025

Perda

Berlaku

RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2025-2055