UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA

Dokumen

Metadata

Perda

Berlaku

Judul
UPAYA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL LANJUT USIA
Nomor
1
Tahun
2015
Jenis
Peraturan Daerah
Total Dokumen
1 produk hukum
Bahasa
-
Tanggal Penetapan
17/Sep/2015
Tanggal Pengundangan
17/Sep/2015
Tempat
SANGGAU
Sumber
-
Penandatangan
Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sanggau
Abstrak
Lansia sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia, memiliki kemampuan dan pengalaman dalam mengarungi kehidupan. Kemampuan dan pengalaman itu sangat bermanfaat apabila dikembangkan dalam kancah kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai Warga Negara Indonesia, para lansia telah mendharmabhaktikan seluruh hidup dan kehidupannya dalam proses pembangunan di tanah air. Kedudukan, hak dan kewajiban lansia sama dengan warga negara lainnya dalam Negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia dan petunjuk pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, memuat tentang pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, dan bantuan sosial dan sebagainya, mengukuhkan posisi dan potensi lansia untuk semakin berperan dan berkembang di dalam lingkungan masyarakatnya.<o:p></o:p>Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia diselenggarakan berazaskan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kekeluargaan, keseimbangan serta keserasian dalam perikehidupan yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia didasarkan pada prinsip-prinsip kemandirian, keperansertaan, kepedulian, pengembangan diri, dan kemartabatan. Upaya peningkatan kesejahteraan sosial lansia ditujukan untuk memperpanjang usia harapan hidup dan masa produktif, mencapai kemandirian, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, memelihara sistem nilai budaya dan keakraban bangsa Indonesia.<o:p></o:p>Peran pemerintah, masyarakat, dan keluarga menjadi tumpuan bagi kemandirian lansia potensial maupun lansia non potensial. Peran yang sangat penting dan mulia ini, dapat terwujud dan terlaksana, apabila upaya pembinaan, pemberdayaan, pelayanan, komunikasi dan koordinasi operasional kegiatan itu dilandasi oleh Peraturan Daerah.<o:p></o:p> Selanjutnya Peraturan Daerah ini, meliputi pelayanan keagamaan dan mental spiritual, pelayanan kesehatan, pelayanan kesempatan kerja, pelayanan pendidikan dan pelatihan, pelayanan untuk mendapatkan kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana dan prasarana umum, pemberian kemudahan layanan dan bantuan hukum, bantuan sosial, dan perlindungan sosial.<o:p></o:p>